Penyelidikan mendapati bahwa dinas-dinas intelijen negara itu kehilangan jejak Said Kouachi hanya beberapa bulan setelah ia dan saudara laki-lakinya, Cherif, melangsungkan serangan seven Januari terhadap kantor majalah satir mingguan Charlie Hebdo yang mengakibatkan 12 orang tewas.
"Satgas SIRI harus mampu memanfaatkan perangkat teknologi Intelijen pencitraan, Intelijen geospasial, dan Intelijen sinyal yang dibutuhkan untuk mendukung pencarian informasi dan facts. Pemanfaatan teknologi intelijen saat ini perlu lebih dioptimalkan," ujar Reda.
This short article describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture over the put up-independence revolution of 1945 into the authoritarian condition intelligence underneath the New Order regime after 1965, and to the period of intelligence reform following the 1998 reformation movement. Not too long ago, the problems for Indonesian intelligence institutions have shifted from the need for laws and political guidelines to the need for the democratic intelligence posture and the chance to confront emerging stability threats.
Intelligence given that the “initial line of battle” needs adaptation towards the situations and threats. The orientation in institutional growth is on the advance that synergizes five factors; democracy plus the concepts on the rule of legislation, professionalism, adaptation to technological developments, the ability to read contemporary threats, and transformation of your capabilities provided by the point out to have maximum outcomes.
Dalam penguatan ini Krismono membahas apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, peningkatan pelayanan publik, komitmen bersama dalam memberantas pungutan liar, dan kecintaan terhadap organisasi.
untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang user dalam memberikan perintah.
Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.
Apabila menelisik ancaman keamanan nasional yang disampaikan oleh FBI dalam situs resminya, dapat disimpulkan terdapat relevansi untuk melibatkan lembaga intelijen. Akan tetapi keputusan untuk melibatkan BIN untuk terjun langsung melakukan vaksinasi kepada masyarakat rasanya kurang cocok bila dikatakan sebagai usaha menjaga keamanan strategis.
Then they were being dispatched to all regions of the island of Java Together with the mission to hunt aid to defend the Republic and oversee the enemy’s actions.[six]
Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran Di Sini sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.
BIN mendapatkan wewenang dan tanggung jawab dalam menangani Covid-19 untuk menjamin keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta kepentingan keamanan nasional.
Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto product demokrasi yang dijalankan adalah design Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, product demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.
Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.
Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.